Prodeo adalah layanan proses berperkara secara cuma-cuma (bebas biaya)

Adapun persyaratan untuk mendapatkan layanan prodeo adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM)

2. Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemberian izin berperkara secara prodeo berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Posbakum adalah layanan yang ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:
a. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
c. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Siapa saja Yang Bisa Mengajukan Perkara dalam Sidang Keliling ?
Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat.

Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Ciamis
1. Mengambil nomor antrian
2. Menyerahkan surat gugatan / permohonan ke bagian pendaftaran, jika belum membuat surat gugatan/permohonan akan dibantu di pos bantuan hukum Pengadilan Agama Ciamis
3. Mendapatkan slip pembayaran panjar perkara dari petugas pendaftaran
4. Membayar biaya panjar melalui payment point BRI yang tersedia di Pengadilan Agama Ciamis/ mobile banking / kantor cabang BRI
5. Membawa bukti bayar ke kasir untuk mendapatkan nomor perkara
6. Mendapatkan bukti tanda daftar perkara / SKUM, setelah itu pendaftar sudah diperbolehkan pulang
7. Menunggu surat panggilan sidang dari jurusita pengadilan
8. Menghadiri proses persidangan
9. Menunggu notifikasi pengambilan akta cerai / salinan penetapan melalui sms / whatsapp
10. Mengambil akta cerai / salinan penetapan

Hak anak pasca perceraian orang tua
1. Hak Pemeliharaan atau pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau dibawah 12 tahun diutamakn di asuh oleh ibunya
2. Hak memilih pemeliharaan atau pengasuhan bagi anak berumur 12 tahun atau lebih untuk berada bersama ayah atau ibunya
3. Biaya pemeliharaan atau pengasuhan atau biaya kehidupan sehari-hari hingga dewasa atau menikah atau berumur 21 tahun
4. Nafkah lampau atau biaya kehidupan sehari-hari termasuk biaya makan, pendidikan, kesehatan dan lainnya, yang dilalaikan ayah
jika ayah lalai dalam membayarkan hak anak, maka ibunya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

1. Mut'ah atau kenang-kenangan, dapat berupa uang / barang dengan jumlah yang layak dan sesuai kemampuan suami. kecuali istri qobla dukhul (belum berhubungan suami istri) tidak mendapatkan mut'ah
2. Biaya selama menjalani masa tunggu (iddah) selama 3 bulan hingga melahirkan (bagi yang sedang mengandung) berupa biaya pangan, biaya tempat tinggal dan biaya sandang / pakaian. nafkah iddah tidak diberikan kepada istri yang nusyuz (tidak berbakti secara lahir dan batin kepada suami dengan alasan yang tidak sah)
3. Mahar yang terhutang (apabila suami masih memiliki hutang mahar terhadap istri)
4. Biaya pemeliharaan anak (hingga berumur 21 tahun atau sudah dewasa dan mandiri) jika ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak
mut'ah dan nafkah iddah harus dibayarkan sebelum ikrar talak, jika suami lalai dalam membayarkan hak istri, maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.